Brasil mulai memperketat pengawasan transaksi aset kripto. Bank sentral negara tersebut akan mewajibkan penyedia layanan aset virtual atau Virtual Asset Service Providers (VASPs) menahan sementara sejumlah transaksi yang dianggap berisiko sebagai langkah untuk mencegah penipuan.

Aturan baru ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Salah satu ketentuan utamanya adalah penahanan transfer hingga 24 jam untuk transaksi tertentu, terutama yang dikirim ke platform kripto di luar negeri atau dompet yang berada di bawah kendali langsung pengguna (self-custody wallet).

Menurut Banco Central do Brasil (BCB), penahanan berlaku untuk dana yang diterima dengan nilai lebih dari US$10.000, baik melalui satu transaksi maupun akumulasi transaksi seorang pengguna dalam satu hari.

Namun, bukan hanya transaksi di atas batas tersebut yang bisa ditahan. Penyedia layanan juga diwajibkan menahan transfer lain apabila sistem manajemen risiko mereka menemukan indikasi yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Bukan Berarti Dana Otomatis Terkunci 24 Jam

Menariknya, aturan tersebut tidak berarti setiap transaksi yang masuk kategori wajib ditahan harus menunggu hingga 24 jam.

Penyedia layanan dapat menyelesaikan pemeriksaan lebih cepat dan melepaskan dana sebelum batas waktu tersebut berakhir. Syaratnya, proses pemeriksaan harus mengikuti parameter dan prosedur yang telah ditetapkan oleh bank sentral Brasil.

Dengan kata lain, angka 24 jam lebih berfungsi sebagai batas maksimum waktu penahanan, bukan waktu tunggu yang otomatis berlaku untuk setiap transaksi.

Selama proses tersebut, pengguna juga harus diberi tahu apabila transaksinya sedang ditahan. Penyedia layanan diwajibkan menyimpan catatan terkait kasus penipuan, percobaan penipuan, serta tindakan yang dilakukan untuk menanganinya.

Kenapa Brasil Mulai Menahan Transfer Kripto?

Langkah ini tidak lepas dari karakteristik aset kripto yang memungkinkan dana bergerak dengan cepat dan melintasi batas negara.

Kecepatan tersebut memang menjadi salah satu keunggulan kripto. Namun, di sisi lain, karakter yang sama juga bisa dimanfaatkan pelaku penipuan untuk memindahkan dana sebelum korban atau platform menyadari adanya transaksi mencurigakan.

Dengan memberikan jeda waktu hingga 24 jam, penyedia layanan memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan sebelum dana benar-benar berpindah ke tujuan yang sulit dilacak atau dipulihkan.

Kebijakan Brasil ini sekaligus menempatkan negara tersebut dalam tren global yang mulai memperketat perlindungan pengguna aset digital.

Jepang Juga Perketat Pengawasan

Brasil bukan satu-satunya negara yang mengambil langkah semacam ini.

Di Jepang, otoritas keuangan dan kepolisian juga mendorong bursa kripto untuk memperlambat proses penarikan dana dalam kondisi tertentu. Salah satunya ketika pengguna baru saja melakukan setoran fiat atau membeli aset kripto.

Otoritas Jepang juga mendorong platform untuk meminta pengguna mendaftarkan alamat wallet tujuan terlebih dahulu. Setelah alamat baru ditambahkan, pengguna dapat diwajibkan menunggu sebelum melakukan penarikan ke alamat tersebut.

Beberapa langkah lain yang turut dipertimbangkan mencakup pembatasan jumlah penarikan berdasarkan profil pengguna, pemantauan transaksi yang lebih ketat, penggunaan autentikasi multifaktor yang lebih tahan terhadap phishing, serta pencocokan nama pengirim dana dengan pemilik akun kripto.

Bedanya, langkah yang didorong otoritas Jepang tersebut belum memiliki sifat mengikat seperti aturan baru di Brasil. Bursa masih dapat menentukan penerapannya berdasarkan model bisnis dan tingkat risiko masing-masing.

Penipuan Kripto Makin Jadi Perhatian Regulator

Perhatian terhadap penipuan aset kripto juga meningkat di Eropa.

Regulator di kawasan tersebut sebelumnya memperingatkan adanya pelaku yang menyamar sebagai perusahaan kripto maupun lembaga pengawas untuk menipu pengguna. Modusnya antara lain menggunakan situs web palsu dan dokumen yang dibuat seolah-olah berasal dari lembaga resmi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa risiko di industri kripto tidak hanya berasal dari peretasan atau pencurian aset. Penipuan berbasis identitas, phishing, dan manipulasi pengguna juga menjadi masalah yang semakin serius.

Bagi Brasil, aturan baru ini menjadi upaya untuk memberikan sedikit ruang bernapas sebelum sebuah transaksi kripto benar-benar keluar dari jangkauan penyedia layanan.

Di tengah transaksi aset digital yang bisa berpindah dalam hitungan detik, jeda 24 jam mungkin terlihat singkat. Namun bagi regulator dan penyedia layanan, waktu tersebut bisa menjadi kesempatan penting untuk menghentikan transaksi sebelum terlambat.